KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERJUDIAN

Abstract

Perjudian merupakan penyakit sosial. Didalam hukum positif, perbuatan judi sebagai delik kejahatan yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981. Dijelaskan bahwa hukum sebagai alat kebijakan sosial, Law as a tool of social engeneerings.

Dalam pembahasan selanjutnya dijelaskan bagaimanakah kebijakan kriminal dalam menanggulangi perjudian. Bagaimana perjudian dimaknai dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dan tidak terlewatkan dijelaskan juga bahwa perjudian adalah perbuatan dosa yang dilarang dari norma agama. Dari kebijakan kriminal akan dilanjutkan dengan pemahaman ditinjau dari kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi delik perjudian, dengan suatu pertanyaan seberapa jauh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti delik perjudian dan sampai pada akhir pengambilan keputusan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku delik perjudian.