Spektrum Korupsi Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Serentak 2018 dan Implikasinya terhadap Tingkat Legitimasi Publik

Abstract

RINGKASAN

Penelitian ini menyoroti adanya delapan calon kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam Pilkada 2018. Kasus tersebut, selain menimbulkan kegaduhan dalam proses penyelenggaraan Pilkada disatu sisi, menjadikan perjalanan demokrasi lokal berjalan tidak semestinya disisi lain. Sehingga, penetapan calon kepala daerah menjadi tersangka oleh KPK menimbulkan beberapa konsekwensi, yaitu; pertama, munculnya pro-kontra diantara para elit mengenai status calon kepala daerah (menjadi tersangka), ada yang menilai sudah tepat dan juga sebaliknya.

Kedua, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik semakin menurun. Ketiga, rendahnya legitimasi publik terhadap calon kepala daerah yang menjadi tersangka akan menurun. Sehingga, spektrum korupsi calon kepala daerah perlu menjadi perhatian dari semua pihak agar kegaduhan tersebut tidak selalu terulang setiap menjelang Pilkada, dan mengganggu tujuan mulia, yaitu menjadikan demokrasi sebagai metode untuk mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci: Pilkada Serentak, Spektrum Korupsi, dan Calon Kepala Daerah