PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM AKAD MURABAHAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG MENDAPATKAN PERLAWANAN PIHAK III (Analisis putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1579/Pdt.G/2015/PA.smn)

Abstract

Abstrak

        Kasus sengketa akad murabahah yang cederai janji / wanprestasi dalam pengajuan eksekusi hak tanggungan yang mendapatkan perlawan pihak ketiga yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana kepastian hukum pemenang lelang terhadap putusan yang telah ingkrah atas hak gugat pihak ketiga  serta Bagaiaman perlindungan hukum pemahon eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah Ingkrah atas hak gugat pihak ketiga . Tunjuan dari permasalahan ini adalah untuk mendeskripsikan dan mendapatkan penjelasan yang menyeluruh tentang kepastian hukum pemenang lelang terhadap putusan yang telah ingkrah atas gugat pihak ketiga serta untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum pemahon eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah Ingkrah atas hak gugat  pihak ketiga., untuk mendapatkan data yang akurat data yang akurat penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta putusan hakim Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus perlawana pihak ketiga (derden verzet) nomor : 1579/Pdt.G /2015/PA.Smn, maka perlindungan hukum pemenang lelang terhadap putusan gugatan pihak ketiga yang telah Ingrah  dan perlindungan hukum pemohon eksekusi terhadap gugatan pihak ketiga yang telah ingrah, maka perlindungan pemenang lelang dimana eksekusi hak tanggungan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap  apakah masih bisa digugat  pihak ketiga  dan pemohon eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apakah masih dapat digugat pihak ketiga, bagaimana kalau putusan pihak ketiga diterima perlindungan pemenang lelang dan pemohon eksekusi apakah masih dapat memperoleh obyek yang dimenangkannya dan apakah dana yang dikeluarkan bisa kebali ke kreditur. Pasal 14 undang undang nomor 4 tahun 1996 ‘Bahwa sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat irah irah dengan kata kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ dan pasal 14 ayat 3  “bahwa sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud ayat 2 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang berlaku sebagai grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah

Kata kunci : Wanprestasi. Eksekuis Hak tanggungan, Perlawanan pihak ke tiga