KEDUDUKAN BAITUL MAL WA TAMWIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Abstrak

Tumbuhnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan yang berazaskan syariah, sudah sangat di tunggu-tunggu oleh kaum muslimin anti riba di tanah air, khususnya masyarakat kecil dan para pengusaha mikro. BMT menawarkan produk akad syariah yang variatif, sehingga masyarakat tidak perlu bingung dan khawatir untuk memilih akad apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari sekian banyak produk akad syariah yang ditawarkan, paling favorid di kalangan masyarakat adalah akad murabahah, hal itu disebabkan karena pelaksanaan akad murabahah simple dan mudah. Dengan adanya kencenderungan masyarakat pada akad murabahah maka dalam penelitian ini difokuskan pada kedudukan Baitul Maal wa Tamwil dan pengawasannya dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai landasan pendirian koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai landasan pendirian BMT sebagai koperasi syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai acuan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT.

Kata Kunci : Kedudukan Baitul Maal wa Tamwil, Akad pembiayaan Murabahah.